Kupas Kriminal // Mentok
Pagi itu, langit di atas Lapangan Parkir Timur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak sepenuhnya cerah. Namun, riuh suara buruh yang berkumpul dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 justru menghadirkan energi lain. Sejenis harapan yang lama menunggu kepastian.
Di tengah kerumunan itu, Bupati Bangka Barat, Markus, berdiri bukan sekadar sebagai pejabat yang memberi sambutan seremonial. Ia seperti sedang menegaskan posisi bahwa kekuasaan, jika tidak berpihak, hanyalah gema kosong.“Tentunya pemerintah akan selalu hadir untuk mendengar, menganalisis, serta mengimplementasikan hal-hal yang menjadi hak para buruh atau pekerja,” ujar Markus, suaranya mantap, Senin (4/5/2026).
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di ruang-ruang kebijakan, janji semacam itu sering kali berhenti sebagai retorika. Markus tampaknya sadar betul jebakan itu. Ia memilih menempatkan dirinya di garis yang lebih berisiko menjanjikan kehadiran, bukan sekadar perhatian.
Tema yang diusung, “May Day Harmoni 2026: Hadir untuk Masyarakat, Sehat Bersama, Ekonomi Terjaga,” sekilas terdengar normatif. Namun dalam pidato Markus, tema itu ditarik jauh ke dalam menjadi semacam kerangka berpikir tentang bagaimana negara seharusnya bekerja.
May Day, dalam tafsir Markus, bukan lagi ritual tahunan yang selesai setelah spanduk diturunkan. Ia sebagai arena pengujian, sejauh mana pemerintah benar-benar hadir dalam kehidupan buruh.Di titik ini, Markus seperti sedang membangun narasi tandingan terhadap praktik birokrasi yang kerap menjaga jarak. Ia menolak posisi pemerintah sebagai penonton.“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton,” katanya.
Kalimat itu menjadi garis tegas. Sebuah kritik terselubung bahkan mungkin terbuka terhadap pola lama yang memposisikan buruh sebagai objek statistik, bukan subjek kebijakan.Markus lalu memaparkan data. Sebanyak 109.046 pekerja dari total 220.242 penduduk Bangka Barat sejak 2024. Mayoritas berada di usia produktif 20–44 tahun.Angka-angka itu, dalam banyak pidato pejabat, biasanya berakhir sebagai formalitas. Namun di tangan Markus, statistik itu diberi makna lain tentang wajah ekonomi daerah.“Angka ini tentulah tidak kecil, sehingga harus diperhatikan secara serius, terutama hak dan keberlanjutan produktivitasnya,” ujarnya.
Di sinilah terlihat upaya Markus membalik perspektif. Buruh bukan lagi beban yang harus diatur, melainkan kekuatan yang menentukan arah pembangunan. Mereka bukan sekadar bagian dari sistem ekonomi, mereka sebagai inti dari sistem itu sendiri.Namun yang paling mencolok dari pidato Markus bukan pada data atau tema, melainkan pada cara ia mendefinisikan ulang buruh.Ia berbicara tentang buruh bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang memikul amanah produksi dan pembangunan. Sebuah pergeseran konseptual yang, jika konsisten, akan berdampak pada cara kebijakan dirumuskan.
“Buruh atau pekerja sebagai objek penting yang menjalankan kewajiban dan amanah untuk menghasilkan satu tujuan atas apa yang dikerjakan,” katanya.Kalimat itu mungkin terdengar kontradiktif antara objek dan subjek. Namun dalam konteks politik lokal, itu justru mencerminkan fase transisi dari cara pandang lama menuju pendekatan yang lebih partisipatif.Markus tampaknya sedang mencoba menggeser posisi buruh dari pinggiran ke pusat.Dalam pidatonya, Markus juga menyinggung akar historis May Day, tragedi Haymarket di Amerika Serikat pada abad ke-19, serta masuknya peringatan ini ke Indonesia sejak 1920 di masa Hindia Belanda.
Namun ia tidak berhenti pada romantisme sejarah.“Hari Buruh, merupakan hari penting untuk mengenang sejarah sekaligus program dan harapan para buruh,” ujarnya.Sejarah, bagi Markus, bukan sekadar nostalgia. Ia sebagai alat legitimasi bahwa perjuangan buruh memiliki dasar panjang dan karena itu, tuntutannya hari ini tidak bisa dipandang remeh.Di hadapan Wakil Bupati, Forkopimda, kepala OPD, hingga pelaku UMKM, Markus membuka pidatonya dengan nuansa religius. Namun yang lebih terasa adalah pesan politik yang terselip di dalamnya tentang kepemimpinan harus diuji oleh keberpihakan.
Visi daerah “Berkeadilan, Makmur, Tangguh dan Bersahabat” yang ia usung menemukan konteks konkret dalam isu buruh. Bukan lagi slogan, tetapi arah kebijakan yang sedang diuji di lapangan.May Day 2026 di Bangka Barat pun berubah makna. Ia bukan lagi panggung seremonial. Ia menjadi cermin, apakah negara benar-benar hadir atau hanya pandai berbicara tentang kehadiran.Menutup sambutannya, Markus menyampaikan harapan yang sederhana.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita semua.” tutupnya.Namun di balik kalimat itu, tersimpan tuntutan yang lebih besar. Bahwa doa, tanpa kebijakan yang berpihak, hanya akan menjadi pelengkap pidato.Di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks, serta tekanan terhadap kesejahteraan pekerja yang tak pernah benar-benar reda, Markus telah memilih posisi yang jelas berdiri di sisi buruh.Kini, pertanyaannya bukan lagi pada apa yang ia katakan.Melainkan pada seberapa jauh ia berani membuktikannya.(Kemis dan Tim)
