Kupas Kriminal // Lampung Barat
Dugaan praktik tidak wajar dalam distribusi pupuk subsidi kembali mencuat ke permukaan.Kali ini, Kios Laras Tani Sejahtera menjadi sorotan setelah muncul laporan warga terkait lonjakan harga pupuk subsidi jenis Ponska yang diduga jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Temuan di lapangan berdasarkan keterangan sejumlah petani menyebutkan adanya pola distribusi yang dinilai janggal.Pupuk Ponska diduga terlebih dahulu dijual ke ketua kelompok tani dengan harga sekitar Rp250.000 per kuintal, lalu kembali didistribusikan ke anggota dengan harga mencapai Rp280.000 per kuintal.Rantai harga ini memunculkan pertanyaan besar siapa yang mengambil margin, dan di mana pengawasan pemerintah.
Saat tim media melakukan konfirmasi langsung, pihak kios tidak memberikan penjelasan rinci.Pemilik kios hanya menyatakan bahwa penjualan telah sesuai HET.Namun, pernyataan tersebut berbenturan keras dengan kesaksian petani yang mengaku harus membeli dengan harga lebih tinggi dari ketentuan.
Ketidaksesuaian informasi ini memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam penyaluran pupuk subsidi sebuah program strategis pemerintah yang seharusnya melindungi petani kecil, bukan justru menjadi celah keuntungan pihak tertentu.Sejumlah warga bahkan menyebut kondisi ini sebagai “permainan lama yang terus berulang” dan mendesak aparat terkait untuk tidak lagi sekadar menunggu laporan, melainkan segera turun langsung melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Kalau ini dibiarkan, petani terus jadi korban. Pupuk subsidi itu bukan untuk dipermainkan,” tegas salah satu petani.Desakan publik kini mengarah pada dinas terkait hingga aparat penegak hukum agar segera mengaudit distribusi pupuk subsidi di tingkat kios dan kelompok tani.
Menelusuri aliran harga dari kios hingga ke petani.Menindak tegas jika ditemukan pelanggaranJika dugaan ini terbukti, bukan hanya merugikan petani, tetapi juga mencoreng integritas program subsidi pemerintah.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.Publik menunggu akan ditindak, atau kembali menguap tanpa kejelasan.(Dedi sk)
