Kupaskriminal//Jakarta
Sekitar 50 peratin (kepala desa) yang tergabung dalam organisasi ABPEDSI Kabupaten Lampung Barat turut ambil bagian dalam aksi nasional di Jakarta, Senin 8 Desember 2025, untuk menyatakan penolakan terhadap PMK Nomor 81 Tahun 2025. Aksi ini digelar di sekitar kawasan Istana Negara bersama ribuan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Rombongan peratin Lampung Barat tiba menggunakan beberapa unit bus, membawa spanduk bertuliskan tuntutan utama, yaitu:
1. Menolak dan meminta pembatalan PMK Nomor 81 Tahun 2025.
2. Mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
3. Meminta agar dana operasional desa wajib diturunkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Para peratin mengenakan seragam dinas berwarna cokelat yang menjadi identitas aparatur desa. Di lokasi aksi, tampak juga para ibu-ibu PKK dan pendamping desa dari Lampung Barat yang membawa poster berisi harapan kepada Presiden Republik Indonesia agar mencabut PMK 81/2025 yang dinilai memberatkan desa.
Dalam orasinya, perwakilan DPC ABPEDSI Lampung Barat menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut berpotensi menghambat roda pemerintahan desa, terutama dalam hal pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Kami datang dengan damai, membawa suara masyarakat desa. Yang kami perjuangkan hari ini adalah kelancaran pelayanan publik di desa serta keberlanjutan pembangunan di tingkat pekon,” ujar salah satu perwakilan peratin yang hadir dalam aksi tersebut.
Para peratin berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar langsung aspirasi yang dibawa dari desa-desa di Lampung Barat, agar marwah dan kemandirian desa tetap terjaga sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Aksi berlangsung tertib, dan rombongan Lampung Barat menjadi salah satu kelompok terbesar dari Provinsi Lampung yang hadir di aksi nasional penolakan PMK 81 Tahun 2025 tersebut.
(Dedi sk)
