Bojonegoro//KupasKriminal.com.
Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menginisiasi forum refleksi akhir tahun terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai ruang dialog terbuka antara pemangku kebijakan dan elemen masyarakat sipil.
Kegiatan yang diadakan oleh Bidang Kajian Publik dan Isu Strategis DPD Partai Golkar Bojonegoro,bertempat di ruang Rumah Aspirasi DPD Partai Golkar Bojonegoro, Jalan A. Yani, Desa Tikusan ,Kecamatan Kapas ,Kabupaten Bojonegoro, ini menjadi ajang evaluasi terbuka atas arah pembangunan daerah sepanjang tahun berjalan.
Senin, 29/12/2025.
Forum tersebut dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya PMII, IMM, HMI, GMNI, ZIM Radar, serta unsur bantuan hukum(Bakumham). Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai kritik yang menyoroti persoalan pengelolaan anggaran, kepemimpinan daerah, pembangunan infrastruktur, hingga kualitas sumber daya manusia di Bojonegoro.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Golkar dalam membuka ruang partisipasi publik, meskipun Golkar merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.
“Kami selaku Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, sebagai salah satu partai pengusung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Setyo Wahono dan Nurul Azizah, ingin menerima masukan dan kritik dari teman-teman mahasiswa melalui Bidang Kajian Publik dan Isu Strategis DPD Partai Golkar Bojonegoro,” terangnya.
Ia menjelaskan, Partai Golkar secara khusus mengundang organisasi kemahasiswaan di Bojonegoro untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah daerah.
“Kami sengaja mengundang perwakilan organisasi mahasiswa untuk meminta masukan, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah. Hal ini kami lakukan sebagai langkah konkret Partai Golkar dalam merangkul dan mengajak diskusi teman-teman mahasiswa, karena dalam pembangunan Bojonegoro tidak bisa mengabaikan masukan dan kritik dari masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, PMII menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terus berulang setiap tahun. PMII menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut mereka, SILPA tidak bisa dipersepsikan sebagai keberhasilan efisiensi, melainkan indikator belum optimalnya penyerapan anggaran di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat.
IMM mengkritisi pola kepemimpinan daerah yang dinilai terlalu berhati-hati dan defensif, sehingga berdampak pada lahirnya kebijakan yang setengah hati, khususnya dalam penanganan infrastruktur jalan.
IMM juga menyinggung masih terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Bojonegoro.
HMI menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan daerah. Menurut HMI, sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM belum sepenuhnya menjadi prioritas kebijakan daerah, meskipun kerap disampaikan dalam narasi resmi pemerintah.
Sementara itu, GMNI menyoroti orientasi pembangunan yang dinilai lebih menonjolkan aspek seremonial dibandingkan pembangunan struktural.
GMNI juga mengkritisi belum optimalnya reforma agraria, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta minimnya keberadaan perguruan tinggi negeri di Bojonegoro.
ZIM Radar menambahkan kritik terkait paradoks anggaran daerah, di mana SILPA tetap tinggi meskipun pendapatan daerah lebih kecil dibanding belanja. Selain itu, persoalan anjloknya harga hasil pertanian saat panen raya, kondisi jalan rusak, serta minimnya keterbukaan informasi publik turut menjadi sorotan.
Dari sisi regulasi, Bakumham Partai Golkar menyampaikan pandangan kritis terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum yang dinilai masih perlu memperkuat partisipasi publik, khususnya dari organisasi advokat.
Bakumham juga mengingatkan potensi konflik agraria ke depan, termasuk terkait berakhirnya buku C desa pada 2025, belum jelasnya arah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan upah minimum yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Menutup kegiatan, Partai Golkar menyatakan seluruh masukan dan kritik yang disampaikan dalam forum refleksi akhir tahun ini akan dirangkum sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
Golkar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Bojonegoro.
[Ghozali]
