Kupas Kriminal // Gunung Sitoli, Sumut
Mereka yang tergabung dalam gerakan muda Indonesia cerdas anti korupsi (GMICAK),menyerukan sejumlah tuntutan.
Yason Yonatan Gea selaku koordinator aksi ,menyampaikan 14 tuntutan.yang pertama adalah:agar manager PPNFT Gunung Sitoli,Waluyo dan Hanif Rajasa sebagai sales Branch Manager agar di berhentikan.
Sebab keduanya dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tidak melakukan fungsi pengawasannya.
“Copot kepala fuel terminal Gunung Sitoli, copot sales Branch Manager.”teriaknya saat orasi di jalan Binaka km 14 Desa simanaere,kecamatan Gunung Sitoli idanoi.
Pendemo menduga,PPNFT Gunung Sitoli melakukan pembiaran atas aksi nakal pengusaha.
Pengunjuk rasa memintak agar dicabut izin stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang melanggar aturan.”cabut izin SPBU yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran tentang pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).bersubsidi yang tidak sesuai SOP (Standard operating procedure),”katanya saat membacakan tuntutan.
Menurut pendemo,ada SPBU yang di duga melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi kepada pelaku usaha berbagai bidang.misalnya pengusaha Asphalt mixing plant atau pencampur komposisi aspal dan stone crusher atau pemecah batu.
Bukan itu saja.BBM bersubsidi juga diduga untuk mengisi alat berat, kapal laut,dan sampai ke pengecer yang menggunakan mesin pertamini.PPNFT Gunung Sitoli juga diduga melakukan pencemaran lingkungan dan laut dengan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan regulasi.
Ketua DPD GMICAK kepulauan Nias Suarnatal waruwu,mengaku poin tuntutan mereka berdasarkan hasil penyelidikan selama tujuh bulan.hampir semua SPBU di kabupaten dan kota tidak melakukan SOP tentang penjualan BBM.
“Ada bukti Vidio, mengambil/mengisi BBM dengan Drum dan jeregen.jika melihat ada LSM atau Wartawan langsung lari,”katanya dalam orasi.
“Tutup SPBU NAKAL yang melanggar kesepakatan/peraturan dengan Anda sebagai depo pertamina.khususnya SPBU yang berada di km 3 dan didepan kantor Kodim,”teriaknya.
Tidak hanya pihak Pertamina, dua instansi pemerintah juga jadi sorotan pendemo.Dinas perikanan dan kelautan serta dinas ketahanan pangan dan pertanian diploma kabupaten dan kota diduga bermain mata.
Dalam hal mengeluarkan rekomendasi Tampa memverifikasi dan validasi jangka waktu,dan jumlah konsumsi jenis BBM khusus penugasan atau JBKP.hal ini lah yang disinyalir pelaku usaha pengangkutan melanggar SOP.
Pelaku usaha pengecer BBM yang bermerek pertamini diduga tidak mengantongi rekomendasi dalam pengambilan BBM bersubsidi.
Demikianlah orasi yang di sampaikan oleh koordinator aksi demo Yason Yonatan Gea.
(warasi)
