Kupas Krimianal // Lampung Barat
Praktik dugaan pungutan uang komite kembali mencuat di dunia pendidikan Lampung Barat. Setelah sebelumnya terjadi di SDN 1 Purajaya, kini muncul kabar serupa di SDN 1 Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.
Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pihak sekolah melakukan penarikan dana komite sebesar Rp150.000 untuk tahun ajaran 2025–2026. Bukti pembayaran berupa kwitansi bertuliskan “Lunas” pun beredar, dengan keterangan pembayaran “Sumbangan Komite” yang dibubuhi stempel resmi sekolah.
“Anak saya diminta bayar uang komite Rp150 ribu. Katanya untuk kegiatan sekolah, tapi kami tidak tahu rinciannya,” ujar wali murid tersebut.
Dugaan pungutan ini menambah daftar panjang praktik serupa yang terjadi di wilayah Kecamatan Kebun Tebu. Publik pun mempertanyakan komitmen Dinas Pendidikan Lampung Barat dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung, yang sebelumnya telah melarang segala bentuk pungutan komite di sekolah negeri.
Masyarakat berharap pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Lampung Barat segera turun tangan menelusuri dugaan pungutan ini agar dunia pendidikan di daerah tersebut kembali bersih dan transparan.
Seharusnya sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun, apalagi jika sifatnya diwajibkan,” tambah sumber lain yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai bentuk keberimbangan informasi, pihak media Kupaskrimianal.com akan segera melakukan konfirmasi kepada Ketua Komite SDN 1 Purawiwitan dan pihak sekolah terkait, guna memastikan kebenaran informasi agar pemberitaan tetap tepat, akurat, dan berimbang sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena muncul beriringan dengan isu serupa di beberapa SD di wilayah yang sama. Banyak pihak menilai, fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di tingkat dasar.(Dedi SK)
